Oleh XU WEI | CHINA DAILY | Diperbarui: 2022-04-20 07:20

Pertemuan penting tersebut menyerukan penggunaan teknologi tinggi secara ekstensif untuk meningkatkan layanan publik.

Xi Jinping, sekretaris jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, pada hari Selasa menyerukan penggunaan teknologi digital secara luas dalam administrasi dan layanan publik untuk lebih memodernisasi sistem dan kapasitas pemerintahan negara.

Saat memimpin rapat Komite Sentral untuk Memperdalam Reformasi Menyeluruh, Xi, sebagai ketua komite, menekankan perlunya mempromosikan operasi digital dan cerdas pemerintah serta sepenuhnya melaksanakan strategi untuk membangun kapasitas bangsa di dunia maya.

Para pembuat kebijakan meninjau dan mengadopsi lima dokumen kebijakan dalam pertemuan tersebut, termasuk satu dokumen untuk mereformasi sistem fiskal Tiongkok di bawah tingkat provinsi, sebuah rencana untuk memungkinkan sektor keuangan agar lebih baik mendukung inovasi nasional, dan sebuah pedoman untuk meningkatkan mekanisme insentif bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam meningkatkan upaya membangun pemerintahan digital, para pembuat kebijakan berjanji untuk menjunjung tinggi dan memperkuat kepemimpinan Partai secara menyeluruh dan memenuhi aspirasi rakyat untuk kehidupan yang lebih baik.

Mereka mengatakan, penting untuk mengembangkan sistem layanan digital yang lebih mudah diakses, nyaman, adil, dan inklusif, serta memastikan masyarakat dapat mengurangi jumlah perjalanan saat mengakses layanan administrasi dengan peningkatan berbagi data antar departemen.

Mereka mengatakan bahwa digitalisasi harus menjadi faktor kunci yang mendukung fungsi pemerintah dalam regulasi ekonomi, pengawasan pasar, manajemen sosial, layanan publik, serta perlindungan ekologi dan lingkungan.

Pertemuan tersebut menyerukan langkah-langkah terkoordinasi untuk mendorong integrasi dalam teknologi, layanan, dan data, serta untuk memungkinkan manajemen dan layanan yang lebih terkoordinasi di berbagai tingkatan, wilayah, sistem, departemen, dan penyedia layanan.

Dokumen tersebut menekankan upaya tanpa henti dalam menjamin keamanan data, termasuk pengembangan sistem yang menjamin keamanan data untuk pemerintahan digital.

Dalam mereformasi sistem fiskal Tiongkok di bawah tingkat provinsi, para pembuat kebijakan menekankan perlunya mendefinisikan secara jelas kewenangan dan tanggung jawab fiskal dalam hal pengeluaran pemerintah di bawah tingkat provinsi, meningkatkan mekanisme pembayaran transfer, dan memungkinkan pengelolaan fiskal yang lebih terstandarisasi.